PAKAR TELEKOMUNIKASI: KINERJA MENKOMINFO DI ATAS RATA-RATA

Dalam menilai kinerja Menkominfo selama satu tahun ini, Moch. S. Hendrowijono (wartawan dan pengamat telekomunikasi) lebih menyoroti dari berbagai upaya Rudiantara di bidang telekomunikasi.

Menurut Hendro, apa yang sudah dilakukan Menkominfo Rudiantara pada kurun waktu ini sudah cukup baik, bahkan di atas rata-rata. Beberapa program yang ia canangkan bisa diselesaikan pada waktunya. Misalnya, implementasi dan komersialisasi 4G di frekuensi 900 MHz yg sudah selesai dan proses refarming/rearrangement frekuensi 1.800 MHz utk layanan 3G.

Untuk tahap awal, bagi Indonesia bagian timur mulai dari Papua sampai Kalimantan dan Sulawesi dan Nusa Tenggara sudah selesai dan dikeluarkan sertifikat laik operasi dan izin komersialisasi pada Senin, 6 Juli. Ini berarti masyarakat setempat sudah bisa menikmati layanan 4G LTE mulai hari itu. Target berikutnya ke Sumatera, Jawa, lalu terakhir Jabodetabek pada November 2015.

Menkominfo juga mendukung program-program smart city dan penggunaan jaringan 4G untuk layanan pemerintah dan masyarakat. Contohnya yang sudah berjalan adalah Home Care dan teleradiologi yang menghadirkan dokter spesialis radiologi ke pedalaman dari rumah dokternya lewat jaringan 4G, seperti di Makassar ke kepulauan kecil di sekitarnya.

Rudiantara juga mulai berhasil membalikkan sikap operator yang melulu menonjolkan kemampuan kecepatan 4G, dengan menggiring operator ke pengisian aplikasi dan konten, yang kemudian membuat masyarakat menjadi lebih mudah mengenal layanan 4G.

Padahal, semula masyarakat menilai layanan 4G pasti lebih mahal karena pengertian kecepatan lebih tinggi berarti tarif lebih mahal. Pandangan itu mulai dikikis dengan perubahan sasaran pemasaran 4G oleh operator.

Soal pemblokiran situs, meski sempat sebagian salah sasaran, namun Rudiantara terlihat sangat perhatian kepada persoalan di masyarakat sehingga tidak sempat berkembang menjadi isu negatif yang tidak produktif.

Ia juga berhasil menyatukan sikap dan pendapat dua kementerian lain, Perindustrian dan Perdagangan, yang aturannya menginduk ke Kominfo soal besaran TKDN. Koordinasi demikian tanpa arogansi sektoral masing-masing, nyaris tak pernah terjadi pada periode-periode pemerintahan lalu.

Beberapa kebijakan Rudiantara memang masih berupa wacana. Namun, wacana yang muncul selalu dibicarakan terbuka dengan masyarakat dan industri sebelum diputuskan. Ketika keputusan kelak dijatuhkan, semua pihak sudah paham.

Hendro tidak lupa mengingatkan Rudiantara bahwa sejumlah wacana yang harus segera diwujudkan sebelum akhir tahun, terutama soal dukungan pemerintah terhadap pelaku startup yang akan menumbuhkan industri aplikasi dan konten lokal.

Menyinggung kemungkinan terjadinya reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, Hendro berkomentar, “Kalaupun Rudiantara mesti diganti, seharusnya sang pengganti meneruskan ide dan wacana yang sudah digulirkan karena efeknya cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.”